Manado — Penahanan dua pejabat penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah menandai fase baru dalam dinamika politik dan kepercayaan publik di daerah ini. Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan mendalam atas aliran dana ke salah satu lembaga keagamaan terbesar yang selama ini menjadi simbol mayoritas masyarakat Sulut.
Malam itu menjadi titik balik. Nama-nama yang selama ini menjadi wajah birokrasi dan simbol pelayanan publik digiring ke ruang tahanan. Publik pun menyaksikan, antara terkejut dan geram, karena yang ditahan bukan sosok sembarangan, melainkan tokoh-tokoh yang selama ini dipercaya menjalankan roda pemerintahan.
Lebih mencengangkan, sorotan kini mengarah pula ke pimpinan tertinggi lembaga keagamaan penerima hibah tersebut. Rencana pemeriksaan terhadap tokoh sentralnya menambah gelombang keresahan di tengah masyarakat yang selama ini mengandalkan institusi keagamaan sebagai benteng moral dan spiritual.
Kekecewaan publik pun memuncak. Banyak warga menyuarakan ketidakpercayaan, bahkan rasa dikhianati. Dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan umat dan pembangunan spiritual diduga justru menjadi bagian dari permainan kekuasaan dan kepentingan kelompok.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kasus ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam penyaluran dana hibah. Skema distribusi yang selama ini dianggap sakral ternyata menyimpan celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Pemerintah daerah kini berada di persimpangan. Langkah-langkah pembenahan yang nyata dan terbuka menjadi satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan yang mulai runtuh. Jika tidak, maka legitimasi moral dan politik akan terus mengalami erosi.
Sementara itu, masyarakat menuntut proses hukum dijalankan secara adil dan menyeluruh. Tidak ada yang boleh kebal. Baik pejabat aktif maupun tokoh keagamaan harus diperlakukan setara di hadapan hukum.
Kisah ini belum selesai. Namun satu hal sudah pasti: Sulawesi Utara membutuhkan pemulihan, bukan hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam kepercayaan sosial, moral, dan politik yang telah lama dijaga, namun kini mulai retak di hadapan kenyataan.
